POKJAWASPAI NASIONAL

Membangun Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi

Lt. 8 Gedung Kementerian Agama RI

AD/ART

Minggu, 10 Desember 2017 ~ Oleh Administrator ~ Dilihat 4984 Kali

 

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL I

KELOMPOK KERJA PENGAWAS (POKJAWAS) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Nomor : 01/Kep-Munas I/PAI/XI/2017

Tentang

 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK KERJA PENGAWAS (POKJAWAS) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

 

                                                        

Dengan  Berkat dan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa Musyawarah Nasional I Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam Indonesia:

 

Menimbang

 

 

 

Mengingat

:

 

 

 

:

Bahwa demi efisiensi dan keefektifan waktu yang tersedia untuk menyukseskan pelaksanaan Musyawarah Nasional I Pokjawas Pendidikan Agama Islam, maka dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1.Hasil rapat

2.Hasil rapat pimpinan Pokjawas Pendidikan Agama Islam pada   

   tanggal 22 November 2017

   Di Bogor

3.Hasil rapat Pengurus Pokjawas Pendidikan Agama Islam Pusat

   pada tanggal, 17 September 2017 di Prayana Suite Hotel Tangerang

 

 

Memperhatikan

:

Hasil Musyawarah dalam siding Komisi A dan pendapat,saran, usul dari para peserta Musyawaran Nasional I Pokjawas Pendidikan Agama Islam Indonesia di Hotel Grand Serpong  Tanggal 22 November 2017

 

MEMUTUSKAN

 

 

 

Menetapkan

:

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL I POKJAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pertama

:

Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI Indonesia

Kedua

:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dictum pertama selengkapnya tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari ketetapan ini

Ketiga

:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI Indonesia merupakan dasar, pedoman dan pegangan yang mengikat seluruh jajaran Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan Pokjawas

Keempat

:

Ketetapan nini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

                                                                        Ditetapkan di : Jakarta

                                                          Pada Tanggal : 22 November 2017

 

 

KELOMPOK KERJA PENGAWAS (POKJAWAS) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

 

Ketua umum                                                       Sekretaris Jenderal

 

 

 

 

 

 

Drs. H. Moh. Amin, M.Ag.                                                  Ahmad Zaki, M.Pd.I.

 

 

Lampiran I  

 

Nomor

Tanggal

:

:

:

Ketetapan Munas I Pokjawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Indonesia

01/Kep-Munas I/PAI/XI/2017

22 November 2017

 

 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK KERJA PENGAWAS (POKJAWAS) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

 

PEMBUKAAN

 

Dengan rahmat Allah Swt Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI sebagai salah satu komponen dalam dunia kependidikan memiliki posisi strategis disertai rasa tanggungjawab terhadap masa depan bangsa yang mendapatkan peran melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawal/pembina terselenggaranya pendidikan Agama Islam  yang bermutu dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Nasional.

 Bahwa demi tercapainya cita cita tersebut, sumber daya manusia Pengawas Pendidikan Agama Islam harus ditingkatkan sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik

 Bahwa untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya , dipandang perlu untuk merapatkan barisan, mempersatukan derap langkah bergerak maju bersama sama membentuk satu wadah yang mampu mengantarkan pengawas Pendidikan Agama Islam menjadi pengawas yang memiliki 5 nilai budaya kerja. Dalam kaitan hal tersebut telah disepakati membentuk satu wadah  sebagai  tempat  untuk  berhimpun  yaitu  Kelompok  Kerja    Pengawas  (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam

 Bahwa demi tertib dan lancarnya gerak roda organisasi, maka disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  Tangga seperti tertuang dalam pasal pasal berikut :

 

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

 

Pasal 1

 

Organisasi ini bernama “Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam”  Kementerian Agama RI disingkat dengan POKJAWAS-PAI Kementerian Agama RI

 

Pasal 2

 

( 1) POKJAWAS-PAI Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

( 2) POKJAWAS-PAI Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi

( 3) POKJAWAS-PAI Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten / Kota

 

Pasal 3

 

  1. POKJAWAS-PAI dibentuk pada Tanggal 23 September 2014 di Bogor.
  2. Selanjutnya tanggal sebagaimana disebut pada ayat (1) dinyatakan sebagai hari lahirnya Pokjawas PAI dan dijadikan hari peringatan POKJAWAS-PAI secara nasional setiap tahun

 

Pasal  4

 

Pokjawas-PAI adalah organisasi kedinasan yang bersifat kemitraan dan profesi yang didirikan oleh dan untuk Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.

 

BAB II

AZAS,VISI,MISI,TUJUAN,JATI DIRI,DAN SIFAT

 

Pasal  5

 

Pokjawas-PAI adalah organisasi profesi pengawas Pendidikan Agama Islam yang berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

 

Pasal 6

 

  1. VISI :Terwujudnya Organisasi Pengawas Pendidikan Agama Islam yang Profesional, bermartabat dan Sejahtera
  2. MISI :
  1. Meningkatkan kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam yang Profesional
  2. Memfasilitasi profesi Pengawas Pendidikan Agama Islam yang sejahtera
  3. Membangun jatidiri Pengawas Pendidikan Agama Islam yang bermartabat
  4. Menjadi garda terdepan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan Agama Islam disekolah umum

 

 

Pasal 7

 

POKJAWAS-PAI sebagai organisasi profesi Pengawas Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan :

  1. Meningkatkan kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam yang Profesional
  2. Membangun jatidiri Pengawas Pendidikan Agama Islam yang bermartabat
  3. Memfasilitasi profesi Pengawas pendidikan Agama Islam yang sejahtera
  4. Menjadi garda terdepan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan Agama Islam pada sekolah

 

BAB III

FUNGSI DAN PERAN

 

Pasal 8

 

POKJAWAS-PAI berfungsi sebagai :

  1. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi pengawas Pendidikan Agama Islam
  2. Lembaga untuk menfasilitasi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
  3. Pemberi pertimbangan lisensi terhadap rekruitmen calon pengawas Pendidikan Agama Islam

 

Pasal 9

 

POKJAWAS-PAI berperan sebagai :

  1. Penyambung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan kepada seluruh Pengawas Pendidikan Agama Islam
  2. Fasilitator bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan karir, kenaikan pangkat, dan memperoleh penghargaan serta apresiasi yang relevan
  3. Pelindung Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan tugas keprofesian

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

 

Pasal 10

 

  1. Anggota Pokjawas-PAI adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam di Negara Republik Indonesia maupun yang bertugas di luar negeri
  2. Anggota POKJAWAS-PAI terdiri atas :

 

  1. Anggota Biasa
  2. Anggota Luar Biasa
  3. Anggota Kehormatan

3. Anggota POKJAWAS-PAI wajib memiliki Kartu Anggota Pokjawas-PAI

4. Ketentuan tentang kartu anggota POKJAWAS-PAI akan diatur dalam ketentuan Anggaran Rumah Tangga

 

Pasal 11

 

Anggota Biasa :

  1. Anggota Biasa adalah pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
  2. Keanggotaan Pokjawas-PAI sebagaimana disebutkan pada ayat (1) otomatis anggota aktif.

 

Pasal 12

 

Anggota Luar Biasa : adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam yang telah memasuki masa purna bhakti

 

Pasal 13

 

Anggota Kehormatan : adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam yang telah memasuki masa purna bhakti dan anggota masyarakat yang peduli pendidikan khususnya pendidikan Agama Islam.

 BAB IV

 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

  Pasal 14

 

Anggota Biasa berhak :

  1. Menghadiri rapat,berbicara,dan memberikan suara
  2. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Pokjawas-PAI
  3. Mendapatkan pelayanan professional,penghargaan,keselamatan kerja,dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas kepengawasan
  4. Mendapatkan pelayanan dalam peningkatan kesejahteraan

Anggota Biasa berkewajiban :

  1. Menjaga nama baik pengawas pendidikan Agama Islam sesuai dengan norma-norma Agama, budaya maupun peraturan perundang-undangan negara.
  2. Tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,Kode Etik Profesi, serta ketetapan dan keputusan Pokjawas-PAI
  3. Menjalankan tugas profesi dengan sebaik baiknya
  4. Bertanggung jawab terhadap hasil tugas profesinya

 

Pasal 15

 

Anggota Luar Biasa dan Anggota kehormatan Pokjawas PAI berhak menghadiri rapat dan berbicara

Pasal 16

 

Anggota Luar Biasa dan Anggota kehormatan Pokjawas-PAI bekewajiban menjaga citra,martabat, dan nama baik Pokjawas-PAI

 

BAB VI

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

 

Pasal 17

 

Kode etik Profesi Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah kode etik profesi yang tertuang dalam ketetapan Musyawarah Nasional Pokjawas-PAI

 

Pasal 18

 

  1. Untuk mengawasi anggota Pokjawas agar tidak menyimpang dari kode etik dalam melaksanakan tugas profesinya dibentuk Dewan Kehormatan yang bersifat kemitraan
  2. Pembentukan Dewan Kehormatan sebagaimana ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

 

Pasal 19

 

Dewan Kehormatan berfungsi membantu menangani masalah dan atau memberikan rekomendasi kepada pengurus Pokjawas bagi Anggota Pokjawas yang melanggar Kode Etik Profesi.

 

BAB VII

KEPENGURUSAN DAN BIDANG TUGAS

 

Pasal 20

 

  1. Kepengurusan Pokjawas-PAI terdiri dari Pengurus Pokjawas-PAI Pusat, Pengurus Pokjawas PAI Provinsi, dan Pengurus Pokjawas PAI Kabupaten/Kota
  2. Susunan Pengurus Pokjawas-PAI Pusat, Pengurus Pokjawas PAI Provinsi, dan Pengurus Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

Pasal 20a

Bidang tugas terdiri atas: Bidang Kompetensi Akademik dan Manajerial, Bidang Sosial, Bidang Kompetensi profesional, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Kompetensi Evaluasi Pendidikan.

 

Pasal 21

 

  1. Masa Jabatan Pengurus Pokjawas-PAI Pusat, Pengurus Pokjawas-PAI Provinsi, dan Pengurus Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota adalah 3 Tahun
  2. Masa Jabatan Pengurus Pokjawas-PAI maksimal dua periode

 

Pasal 22

 Pergantian pengurus Pokjawas-PAI antar waktu dilakukan apabila :

  1. Berhalangan tetap
  2. Pindah jabatan
  3. Dikenakan sanksi hukum yang berkekuatan tetap
  4. Mengundurkan diri
  5. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

 

BAB VIII

ATRIBUT,HYMNE DAN MARS POKJAWAS

 

Pasal 23

 

  1. Pokjawas-PAI sebagai organisasi memiliki Atribut berupa Logo dan Bendera yang menjadi identitas organisasi
  2. Anggota Pokjawas-PAI memiliki pakaian seragam
  3. Pokjawas-PAI memiliki lagu Hymne dan Mars
  4. Ketentuan pasal 21 ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

 

BAB  IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

 

Hubungan kerja  antara Pokjawas-PAI Pusat, Pokjawas-PAI Provinsi, dan Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota adalah hubungan terstruktur dan hubungan koordinatif

 

BAB  X

FORUM RAPAT-RAPAT ORGANISASI

Pasal 25

 

  • Pokjawas-PAI Pusat :
  1. Musyawarah Nasional disebut Munas
  2. Rapat kerja Nasional disebut Rakernas
  3. Rapat Pimpinan Nasional disebut Rapimnas
  4. Rapat Pengurus Pusat
  5. Musyawarah Nasional Luar Biasa disebut Munaslub
  • Pokjawas-PAI Provinsi :
  1. Musyawarah Provinsi disebut Musyprov
  2. Rapat kerja Provinsi disebut Rakerprov
  3. Rapat Pimpinan Provinsi disebut Rapimprov
  4. Rapat Pengurus Provinsi
  5. Musyawarah Luar Biasa Provinsi disebut Muslubprov.
  • Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota
  1. Musyawarah Kabupaten/Kota disebut Muskab/Muskot
  2. Rapat kerja Kabupaten/Kota disebut Rakerkab/Rakerkot
  3. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota disebut Rapimkab/Rapinkot
  4. Rapat Pengurus Kabupaten/Kota
  5. Musyawarah Luar Biasa Kabupaten/Kota disebut Muslub Kab/Kot.

 

Pasal 26

 

Peserta Rapat yang dimaksud pada pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) adalah :

  1. Munas adalah forum organisasi pemegang kekuasaan tertinggi Pokjawas-PAI, dihadiri oleh Pengurus pusat, utusan pengurus Provinsi dan utusan pengurus Kabupaten/Kota
  2. Rakernas dihadiri oleh Pengurus pusat, utusan pengurus Provinsi dan utusan pengurus Kabupaten/Kota
  3. Rapimnas dihadiri oleh Pengurus pusat,Pimpinan pengurus Provinsi dan Pimpinan pengurus Kabupaten/Kota
  4. Rapat Pengurus pusat dihadiri oleh pengurus pusat
  5. Musyprov dihadiri oleh pengurus provinsi dan utusan pengurus Kabupaten/Kota
  6. Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh pengurus provinsi dan utusan pengurus Kabupaten/Kota
  7. Rapat Pengurus Provinsi dihadiri oleh pengurus provinsi
  8. Rapimprov dihadiri oleh pengurus provinsi dan utusan pengurus Kabupaten/Kota
  9. Musykab/Musykot dihadiri oleh pengurus Kabupaten/Kota dan perwakilan anggota dalam wilayahnya
  10. Rapat kerja Kabupaten/Kota dihadiri oleh pengurus Kabupaten/Kota dan perwakilan anggota diwilayahnya
  11. Rapat pengurus Kabupaten/Kota dihadiri oleh pengurus Kabupaten/Kota

 

BAB XI

KEGIATAN DAN USAHA

 

Pasal 27

  1. Menyelenggarakan rapat secara berkesinambungan baik tingkat pusat,tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota
  2. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengawas Pendidikan Agama Islam
  3. Memberikan bantuan profesional bagi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan tugas dan pengembangan karier
  4. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan membentuk badan usaha

Pasal 28

 

Untuk menunjang agar kegiatan tersebut pada pasal 27 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk kegiatan badan-badan sebagai berikut : Badan pendidikan dan pelatihan, Badan usaha, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga sejenis lainnya.

 

BAB XII

K E U A N G A N

 

Pasal 29

 

Keuangan Organisasi Pokjawas-PAI diperoleh dari

  1. Iuran Anggota
  2. Bantuan dana operasional dari Instansi Pemerintah baik tingkat pusat, tingkat daerah Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota
  3. Sumbangan dari fihak lain yang sifatnya tidak mengikat
  4. Usaha-usaha lain yang sah

 

 BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 30

 

  1. Perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui Musyawarah Nasional
  2. Untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Musyawarah Nasional harus dihadiri oleh 2/3 peserta Munas sesuai dengan pasal 24 ayat (1)
  3. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,harus disetujui jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta Munas yang hadir

 

BAB XIV

PEMBUBARAN

 Pasal 31

 

  1. Pembubaran Pokjawas Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan jika dikehendaki oleh  seluruh anggota Pokjawas Pendidikan Agama Islam dan disetujui secara aklamasi oleh peserta dalam Munas Khusus untuk pembubaran organisasi ini
  2. Munas untuk Pembubaran organisasi ini sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 jumlah peserta Munas sesuai pasal 26 ayat (1)

 

BAB XV

P  E  N  U  T  U  P

Pasal 32

 

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam Peraturan-peraturan lainnya.

 

Pasal 33

 

Anggaran Dasar ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dalam Musyawarah Nasional ( Munas ) I Pokjawas Pendidikan Agama Islam

 

  

 

                                                                 Ditetapkan di : Jakarta

                                                                 Pada Tanggal : 22 November 2017

 

POKJAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Jakarta, 17 September 2017

 

KELOMPOK KERJA PENGAWAS (POKJAWAS) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

 

Ketua umum                                                       Sekretaris Jenderal

 

  

Drs. H. Moh. Amin, M.Ag.                                                  Ahmad Zaki, M.Pd.I.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 Lampiran II  

Nomor

Tanggal

:

:

:

Ketetapan Munas I Pokjawas Pendidikan Agama Islam Indonesia

01/Kep-Munas I/PAI/XI/2017

22 November2017

 

 

 ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK KERJA PENGAWAS (POKJAWAS)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

 

BAB I

PENGERTIAN ISTILAH UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

  1. Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam selanjutnya disebut Pokjawas-PAI adalah wadah organisasi bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan profesionalisme pengawas serta memperlancar pelaksanaan tugas kepengawasan
  2. Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Sekolah adalah lembaga penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh Kemendikbud serta sekolah lainnya
  4. Dewan kehormatan Pokjawas-PAI adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam yang telah memasuki masa purna bhakti dan kelompok masyarakat peduli Pendidikan Agama Islam yang ditunjuk untuk bertugas mengawal perjalanan organisasi
  5. Kode Etik Pokjawas-PAI adalah Norma dan ketentuan yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Pokjawas-PAI
  6. Pengurus Pokjawas-PAI adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam yang dipilih dan ditetapkan untuk menjalankan roda organisasi baik tingkat pusat,maupun tingkat daerah.

 

BAB II

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

 Pasal 2

 

  1. Baju seragam Pokjawas-PAI terdiri atas Pakaian seragam organisasi dan pakaian seragam lapangan
  2. Pakaian seragam organisasi memiliki motif batik dengan warna dasar hijau
  3. Pakaian seragam lapangan motif batik berwarna dasar coklat
  4. Ketentuan ayat (1),(2),dan(3) yang lebih rinci akan diatur melalui keputusan organisasi tersendiri

Pasal 3

 

  1. Logo / Lambang Pokjawas-PAI berbentuk segi delapan hexagonal warna dasar putih warna logo hijau
  2. Gambar Buku bermakna pokawas memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
  3. Gambar pena warna emas bermakna Pokjawas memiliki tanggung jawab melakukan inovasi pendidikan
  4. Gambar 8 sudut hexagonal pokawas mengawal mutu Pendidikan dengan 8 standar nasional (SNP) Pendidikan
  5. Gambar tangan terbuka keatas di artikan Pokjawas PAI terbuka menerima masukan dan saran yang membangun
  6. Warna bagian dalam lambang hijau diartikan Pokjawas bertanggung jawab pada pengembangan mutu Pendidikan Agama Islam
  7. Warna dasar bendera putih diartikan Pokjawas PAI tulus dan ikhlas dalam melaksanakan tugas

Pasal 4

 

  1. Bendera Pokjawas-PAI berlatar belakang warna hijau muda dengan ukuran 90 cm x 150 cm ditengahnya terdapat logo Pokjawas-PAI secara proporsional.
  2. Untuk kepentingan tertentu dapat membuat bendera Pokjawas-PAI dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan peruntukannya

 

Pasal 5

 

  1. Lagu Hymne Pokjawas-PAI berjudul Hymne Pokjawas PAI
  2. Lagu Mars Pokjawas-PAI berjudul Mars Pokjawas PAI

 

BAB  III

KEANGGOTAAN

 

Pasal 4

 

Pengawas Pendidikan Agama Islam dinyatakan sah menjadi anggota apabila:

  1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Pendidikan Agama Islam diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia
  2. Memiliki Kartu Anggota Pokjawas-PAI

 

Pasal 5

 

  1. Penerbitan Kartu Anggota dilakukan oleh Pengurus Pokjawas-PAI Provinsi atas persetujuan Pokjawas_PAI Pusat
  2. Penomoran Kartu Anggota Pokjawas-PAI mengikuti pengkodean sbb:kelahiran,Kode Provinsi,Kode Kabupaten
  3. Kartu Anggota Pokjawas-PAI berukuran 8,5 cm x 5,5 cm dari bahan plastic berwarna hijau dengan logo lambang Pokjawas-PAI
  4. Pengkodean sebagaimana disebutkan pada ayat (2) akan diatur dalam keputusan organisasi tersendiri

 

Pasal 6

 

Anggota dinyatakan berakhir apabila :

  1. Mengundurkan diri
  2. Diberhentikan
  3. Meninggal dunia

 

BAB IV

HAK  DAN  KEWAJIBAN

 Pasal 7

 

Setiap anggota mempunyai hak :

  1. Selain yang tersebut pada pasal 14 Anggaran Dasar Pokjawas-PAI, demi kepentingan Pokjawas-PAI anggota berhak memberikan pendapat, saran-saran, dan usul-usul secara lisan maupun tertulis
  2. Layanan peningkatan profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan anggota serta layanan mendapat perlindungan hukum

 

Pasal 8

 

Setiap anggota berkewajiban :

  1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,Kode Etik Profesi,Peraturan dan ketentuan-ketentuan organisasi
  2. Melaksanakan program kerja,tugas sesuai Visi dan Misi Pokjawas-PAI
  3. Menjaga citra Pokjawas-PAI yaitu :
  1. Menjaga citra,martabat, dan nama baik Pokjawas-PAI
  2. Membudayakan keteladanan berdasarkan kemandirian dan berwawasan lingkungan

4. Membayar iuran wajib Pokjawas-PAI yang telah ditetapkan

 

BAB  V

K  E  G  I  A  T  A  N

 Pasal 9

 

  • Upaya dan kegiatan pengembangan Pokjawas-PAI dilaksanakan melalui:
  1. Koordinasi
  2. Pertemuan rutin
  3. Pendidikan dan pelatihan
  4. Pertemuan ilmiah
  5. Studi banding
  • Menjalin kerjasama dengan organisasi profesi yang berkaitan dan relevan dengan tujuan Pokjawas-PAI

 

BAB  VI

KEPENGURUSAN POKJAWAS-PAI

 Pasal 10

 

  1. Pengurus Pokjawas-PAI Pusat dengan sekretariat berada di ibu kota Negara
  2. Pengurus Pokjawas-PAI Provinsi dengan sekretariat berada di ibu kota Provinsi
  3. Pengurus Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota dengan sekretariat berada di ibu kota Kabupaten/Kota
  4. Masa jabatan Ketua Umum, Ketua Pokjawas-PAI Provinsi,Ketua Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota dibatasi selama dua periode kepengurusan
  5. Pengurus yang memegang jabatan Ketua, tidak merangkap jabatan sebagai Ketua pada tingkat kepengurusan Pokjawas-PAI dan atau organisasi lainnya
  6. Pengesahan dan pelantikan kepengurusan Pokjawas-PAI dilakukan oleh:
  1. Dewan Pembina mengesahkan dan melantik pengurus Pokjawas-PAI Pusat
  2. Pengurus Pokjawas-PAI Pusat mengesahkan dan melantik pengurus Pokjawas-PAI Provinsi
  3. Pengurus Pokjawas-PAI Provinsi mengesahkan dan melantik pengurus Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota

 

BAB VII

SYARAT/KRITERIA MENJADI PENGURUS

Pasal 11

 

  • Kepengurusan Pokjawas-PAI Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten /Kota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
  2. Berjiwa Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
  3. Anggota Pokjawas_PAI yang telah membuktikan peran aktif dalam kepengurusan dan atau terhadap organisasi
  4. Bersih,jujur,bermoral tinggi,bertanggung jawab,terbuka dan berwawasan luas serta memiliki loyalitas tinggi terhadap organisasi

 

BAB VIII

SUSUNAN PENGURUS PUSAT DAN KELENGKAPANNYA

 Pasal 12

 1 Susunan Pengurus Pokjawas-PAI pusat terdiri dari :

I.

II.

III.

IV.

 

Pelindung / Penasehat

Dewan Pembina

Dewan Kehormatan

Pengurus Harian :

  1. Ketua Umum
  2. Ketua I
  3. Ketua II
  4. Ketua III
  5. Sekertaris Jenderal
  6. Sekertaris I
  7. Sekertaris II
  8. Sekertaris III
  9. Bendahara Umum
  10. Bendahara I
  11. Bendahara II

 2. Kelengkapan kepengurusan dibawahnya maka dibentuk Departemen-departemen dengan ketentuan :

a. Departemen dalam kepengurusan pusat dibentuk berdasarkan kepentingan dan kebutuhan dalam mencapai Visi dan Misi

b.Untuk membantu pelaksanaan program kerja Departemen maka perlu membentuk Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

3. Ketua umum dipilih dalam Munas secara langsung dan pengurus lainnya dipilih melalui system formatur

 

Pasal 13

 

  1. Dalam rangka membangun system koordinasi dan komunikasi serta efektifitas organisasi pengisian pengurus pusat dipilih dari pengurus provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota yang memiliki akses organisasi dalam kesejajaran sampai ketingkat bawahnya
  2. Untuk kepentingan pencapaian Visi dan Misi organisasi, Pengurus Pokjawas-PAI pusat terdiri dari para pakar di bidang kepengawasan yang memiliki komitmen tinggi.

 

 

BAB IX

SUSUNAN PENGURUS PROVINSI DAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA

Pasal 14

 

  • Susunan Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota
  1. Dewan Pembina :
  2. Dewan kehormatan:
  3. Pengurus Harian :
  • Ketua
  • Wakil ketua
  • Sekertaris
  • Wakil Sekertaris
  • Bendahara
  • Wakil Bendahara
  1. Kebutuhan akan wakil ketua,wakil sekertaris,wakil bendahara disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing
  2. Kelengkapan kepengurusan Pokjawas-PAI Provinsi terdiri atas Biro dan Bidang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi didaerah masing-masing
  3. Kelengkapan kepengurusan Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota terdiri atas Bidang dan Seksi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi didaerah masing-masing
  • Pengurus Provinsi dipilih dalam musyawarah Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota dipilih dalam musyawarah Kabupaten/Kota

 

Pasal 15

 

  1. Apabila Ketua Umum,Sekertaris Jenderal,Ketua Pokjawas-PAI Provinsi, dan Ketua Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir maka harus diadakan pergantian antar waktu
  2. Pergantian antar waktu yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah jabatan tersebut dinyatakan kosong
  3. Mekanisme pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
  1. Untuk Ketua Umum dan atau Sekertaris Jenderal melalui Munaslub
  2. Untuk Ketua Pokjawas-PAI Provinsi melalui Musprovlub
  3. Untuk Ketua Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota melalui Muskab/Muskot

4. Pengurus yang berhalangan tetap diganti dengan pengurus aktif lainnya atas pertimbangan pengurus harian dengan mengedepankan profesionalitas dan kepentingan organisasi

 

BAB X

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

 

Pasal 16

 

  • Tugas Pengurus :
  1. Ketua Umum / Ketua
  1. Melaksanakan tugas-tugas rutin/harian
  2. Mempertanggung jawabkan semua urusan organisasi keluar maupun kedalam
  3. Memberikan arahan kepada pengurus dibawahnya
  4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi organisasi dan dengan instansi terkait
  5. Mengambil keputusan-keputusan penting
  1. Ketua 1 s/d 3
  1. Mewakili Dan bertindak untuk dan atas nama ketua umum/ketua bila ketua umum/ketua lain berhalangan
  2. Lebih mengutamakan urusan kedalam organisasi
  3. Bertanggung jawab masalah administrasi organisasi
  4. Memberikan petunjuk tentang penggunaan organisasi
  5. Secara bersama-sama dengan Ketua umum/Ketua mengangani masalah dan mencari pemecahannya
  6. Membuat perencanaan kegiatan
  7. Menjadi jembatan penghubung antara anggotan dan Ketua umum/Ketua
  8. Sebagai Koordinator dalam pelaksanaan program kerja dalam bidang-bidang yang menjadi binaan dan tanggung jawabnya.
  1. Sekretaris jenderal:
  1. Melaksanakan tugas sebagai penggerak organisasi dan pusat informasi
  2. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
  3. Mencatat/menginvertarisasikan semua kegiatan organisasi
  4. Melaksanakan tugas-tugas korespondensi
  5. Menata dan mengatur sistem manajemen dan administrasi organisasi
  6. Dalam keadaan darurat dapat mewakili atau melaksakan tugas para ketua

 

  1. Sekretaris 1 s/d 3
  1. Membantu sekretaris jenderal/sekretaris dalam membuat perencanaan kegiatan organisasi
  2. Membuat segala kegiatan yang ditangani sekretaris jenderal/sekretaris
  1. Bendahara Umum/Bendahara
  1. Mengatur dan menata keuangan organisasi
  2. Merencanakan pengumpulan dana untuk menunjang kegiatan organisasi
  3. Sebagai pemegang Kas
  4. Menerima pemasukan uang organisasi
  5. Mengeluarkan uang untuk keperluan organisasi atas petunjuk dan Ketua umum/Ketua dengan atau persetujuan ketua umum
  6. Membuat laporan keuangan secara transparan dan akuntabel kepada organisasi
  1. Bendahara 1 s/d 3

Membantu tugas-tugas bendahara umum

  1. Ketua departemen/Biro/Bidang
  1. Membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan program kerja bidang masing-masing
  2. Melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat
  3. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dikerjakan
  4. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan

      

BAB XI

PROGRAM KERJA, BIDANG DAN ANGGARAN

 Pasal 19

 

  1. Program kerja Pokjawas-PAI disusun dalam rangka pencapaian Viisi-misi dan tujuan organisasi
  2. Program kerja Pokjawas-PAI  bersifat dinamis, berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan regulasi dibidang pendidikan.
  3. Program kerja Pokjawas-PAI  disusun secara terukur dan akuntabel
  4. Program Kerja Pokjawas-PAI  dilakukan evaluasi dan pembaharuan setiap tahun melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

 

Pasal 19a

  1. Bidang Kerja terdiri atas: Bidang Kerja Penguatan Organisasi, Bidang Kerja Pengembangan Profesi, Bidang Kerja Supervisi, Bidang Kerja Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Hubungan Masyarakat, Bidang Kerja Program, Pelaksanaan dan Pelaporan, Bidang Kerja Evaluasi Pendidikan.

Pasal 20

 

  1. Anggaran dalam pelaksanaan program kerja Pokjawas-PAI  berbasis anggaran berimbang
  2. Anggaran dalam pembiayaan program kerja Pokjawas-PAI  bersumber dari keuangan dan pendapatan organisasi

 

 

 BAB XII
DEWAN KEHORMATAN

PENGAWAS SEKOLAH / MADRASAH

 

Pasal 21

 

  1. Dewan kehormatan pengawas Pendidikan Agama Islam  dibentuk dan berkedudukan ditingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota
  2. Dewan kehormatan pengawas Pendidikan Agama Islam  dibentuk melalui:
  1. Musyawarah Nasional untuk tingkat pusat
  2. Musyawarah Provinsi untuk tingkat Provinsi
  3. Musyawarah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten /Kota
  1. Masa jabatan dewan Kehormatan pengawas Pendidikan Agama Islam adalah 3 (tiga) tahun

 

Pasal 22

 

Dewan Kehormatan Pengawas Pendidikan Agama Islam  beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

  1. Pejabat struktrul dalam lingkungan Kemenag yang relevan dengan tupoksi  Pengawas Pendidikan Agama Islam
  2. Mantan pengurus harian yang berstatus masih menjadi anggota  aktif
  3. Anggota luar biasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengawasan Pendidikan Agama Islam

 

BAB XIII

FORUM ORGANISASI

Pasal 23

 

1.Musyawarah Nasional (MUNAS) dihadiri oleh pengurus pusat, utusan  provinsi dan utusan Kabupaten/Kota

2.MUNAS diselenggarakan dalam 3 (tiga) tahun sekali untuk meminta

   Pertanggung jawaban pengurus pusat untuk :

  1. Memilih pengurus pusat untuk masa jabatan priode berikutnya
  2. Mengubah dan menetapkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  3. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja baru untuk dilaksanakan oleh pengurus masa bakti berikutnya
  4. Membentuk Dewan Kehormatan Kode etik profesi
  5. dan membuat rekomendasi

 

Pasal 24

 

  1. Rapat Keja Nasional (RAKERNAS) dihadiri oleh pengurus pusat Pokjawas-PAI, perwakilan pengurus Provinsi dan perwakilan pengurus Kabupaten/Kota
  2. RAKERNAS diselenggarakan setiap akhir tahun dalam priode kepengurusan
  3. RAKERNAS bertugas mengevaluasi pelaksanaan program kerja, membuat dan mengesahkan perencanaan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya

 

Pasal 25

 

  1. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dihadiri pengurus Pokjawas-PAI pusat dan unsur-unsur pimpinan pengurus Pokjawas-PAI Provinsi serta unsur unsur Pimpinan pengurus Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk membicarahan hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi
  2. RAPIMNAS Pokjawas-PAI sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali selama masa bhakti periode kepengurusan

.

Pasal 26

 

Rapat pengurus pusat dihadiri oleh seluruh pengurus pusat Pokjawas-PAI, yang tujuannya mengadakan evaluasi kegiatan, membuat perencanaan kegiatan, masalah-masalah keuangan organisasi, masalah-masalah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan upaya-upaya mengadakan pendidikan/pelatihan dan atau penataran untuk pengawas Pendidikan Agama Islam.

 

Pasal 27

 

  1. MUNAS Luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu bila terjadi penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga yang dilakukan oleh pengurus pusat, yang merugikan Organisasi
  2. MUNAS Luar biasa dapat dilaksanakan bila diusulkan oleh 2/3 dari jumlah Provinsi dan kabupaten/Kota seluruh Indonesia
  3. MUNAS Luar biasa meminta pertanggung jawaban Pengurus Pusat, dan bila terbukti bersalah MUNAS LUAR BIASA dapat mengganti kepengurusan untuk bertugas sampai habis masa bakti priode tersebut.

 

 

BAB XIV

KEUANGAN Dan INVENTARIS

 Pasal 28

 

(1) Iuran anggota minimal Rp.50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) setiap bulan

(2) Distribusi iuran sebagai berikut:

a.

b.

c.

Pengurus Pokjawas-PAI Pusat     

Pengurus Pokjawas-PAI Provinsi 

Pengurus Pokjawas-PAI Kabupaten/Kota

10%               

20%            

70%

5.000,-

10.000,-

35.000,-

 

(3)Pengurus Provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota dapat menetapkan besarnya

    iuran melebihi ketentuan yang terdapat pada ayat (1) berdasarkan  

    keputusan Musprov atau Muskab/Muskot

 

Pasal 29

 

(1) Kekayaan organisasi tercatat dalam buku inventaris

(2) Kekayaan organisasi hanya dapat dipindahkan atas persetujuan forum

     organisasi sesuai tingkatannya

(3) Serah terima kepengurusan organisasi diikuti dengan penyerahan seluruh

     kekayaan oreganisasi.

 

BAB XV

P E N U T U P

 

Pasal 30

 

 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam   

 keputusan-keputusan tersendiri

 Pasal 31

 

Anggaran Rumah tangga ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Anggaran dasar Pokjawas-PAI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

  

                                                          Ditetapkan di : Jakarta

                                                          Pada tanggal  : 22 November 2017

 

 KELOMPOK KERJA PENGAWAS (POKJAWAS) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

 

Ketua umum                                                       Sekretaris Jenderal

 

 

Drs. H. Moh. Amin, M.Ag.                                                  Ahmad Zaki, M.Pd.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR

anan - Jum'at, 07 Februari 2020

ok banget

Syamsul Arif - Selasa, 03 September 2019

Perlu memperjuangkan sjupervisi manajerial pengawas pai... terlebih skrg sudah diterbitkan SE dirjen terkait alternatif manajerial PPAIS.... hanya saja klo tidak dikomunikasin dengan penma, kemenag kab/ko ..pada akhirnya tidak akan terealisasi......

Farida Galela, S. PdI., M. PdI - Senin, 22 Juli 2019

Bergabung utk meningkat semangat dan profesionalitas kerja

Ahmad Zaenuri - Selasa, 21 Agustus 2018

Bagaimana cara memperoleh / memiliki KTA?