POKJAWASPAI NASIONAL

Membangun Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi

Lt. 8 Gedung Kementerian Agama RI

Rapat Koordinasi Direktorat PAI Kementerian Agama dan Direktorat GTK Kemendikbud

Selasa, 16 Juli 2019 ~ Oleh Administrator ~ Dilihat 902 Kali

Dinamika regulasi tenaga pendidik dan kependidikan yang terus mengalamai perubahan berdampak pada permasalahan pada Guru dan Pengawas Pendidikan agama Islam, seperti tertolaknya input data simtendik Kemendikbud, sinkronisasi EMIS, Siaga dan penolakan terhadap usul kenaikan pangkat jabatan fungsional ahli utama, sehingga perlu adanya penyelesaian segera dari dua lembaga kementerian pengelola tenaga pendidik dan kependidikan yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan Direktorat PAI di hadiri oleh Direktur PAI (Dr. Rohmat Mulyana Sapdi, para Kasubdit , Kasubbag TU dan Herman Mudzakir, SPd. (penanggug jawab program kepengawasan PAI), sedangkan dari pihak Dirjen GTK Kemendikbud dihadiri Subdit Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir (Budi Supriyatno) Subdit Program dan Evaluasi (Suharno) dan Pengembangan Karir (Reni Yunus) bertempat di Ruang sidang Direktur PAI Kementerian Agama pada Senin 15/07/2019 membahas solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini. Dengan adanya koordinasi dan integrasi data tendik antara Kementerian Agama dan Kemendikbud diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

KOMENTAR

jainudin pulu.S.Pd.M.Pd - Rabu, 11 Maret 2020

dalam regulasi sudah jelas......bahwa..guru pendidikan agama dan keagamaan diatur oleh kementerian agama ......dari dasar itulah maka pengawas pai sebagai perpanjangan tangan pendidikan di lingkungan kementerian agama dalam melaksanakan tufoksi yang sesuai dengan program program sudah ditetapkan ...............

azkia - Jum'at, 24 Januari 2020

Ada baiknya persoalan managemen PAI ini perlu dibereskan ulang dari hulu sampai ke hilir, Pasalnya pada satu sisi peninggkatan mutu PAI di sekolah terperhatikan sisi lainnya pengelolaannya mebuat gaduh di akar rumput. Barangkali untuk persoalan guru PAI tidak terlalu bermasalah, kan tetapi pada pengelolaan pengawas PAI perlu adanya perubahan yang mendasar terutama pada kebijakan. saya usul sebagai berikut: 1. Kementeraian agama tidak mengangkat pengawas PAI yang ketenagaannya masih dalam pengelolaan Pemda, keculai mutasi terlebih dahulu 2. Guru PAI DPK (guru PAI yang diangkat kemenag dan ditempatkan di sekolah) harus diberi kesempatan menjadi kepala sekolah namun mutasi terlebih dahulu 3. Pengawas PAI yang ketenagaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mutasi ke kemenag atau tetap menjadi pengawas sekolah yang murni dikelola oleh Pemda.

KOMENTARI TULISAN INI

  1. TULISAN TERKAIT